MENU DROP DOWN

Jumat, 17 Oktober 2014

CARA MEMBUAT SLIDE SHOW DI POST BLOGGER


    
Banyak kegiatan-kegiatan di sekitar yg dapat direkam di blog kita menggunakan teknik Slide Show, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui kegiatan melalui kumpulan foto-foto kita..Ini lebih mudah daripada kita terlebih dahulu membuat file gambar dalam bentuk . gif seperti contoh disamping. Selain membutuhkan waktu lebih juga untuk foto-foto dalam jumlah banyak dapat membuat blog kita menjadi lemot karena file gif nya terlalu besar.
Langsung aja ke tujuan .. cara membuat slide show di postingan kita..
1. Buka Blog kita
2, Klik gambar pensil (post)
3. Pilih HTML (jangan yang compose)
4. Copy paste kode dibawah ini :

<script src='http://yourjavascript.com/114893121052/Database5.js' type='text/javascript'></script>
<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/
90260412110/cycle.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade'
});
});
</script>
<style type="text/css">
#content-slider {
   position: relative;
   width: 
auto;
   height: 
250px;
   overflow: hidden;
   margin:0 auto;
}
#content-slider img {
   display: block;
   width: 
auto;
   height: 
250px;
}
</style>
<div id="content-slider">
<img src="
URL Foto 1" />
<img src="
URL Foto 2" />
<img src="
URL Foto 3" />
<img src="
URL Foto 4" />
<img src="
URL Foto 5" />
<img src="
URL Foto 6" />
</div>



Catatan :
- yang berwarna biru merupakan panjang dan lebar slide kita
- URL Foto merupakan alamat dari gambar/ foto kita
   contoh :  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheXBR-bKEm_Gjmy2dVfm3AHGzi2wYhgbyOO7zoEmx0_FjVgiA_Rm8mNSt22jQduLjxfyGHFeycWhE-anEo3pvD6WqmJclbCIo1Iwp5GSBO2XgKS1ama0xsDYVRQ0xO8tA7BTHIOZO5Wda-/s1600/IMG_8273_zps30a932e0.jpg
   Bila foto lebih dari enam, anda dapat menambahkan sendiri kodenya..



Selamat Mencoba ......... Bila belum berhasil silahkan untuk bertanya ......


SLIDE SHOW DIKLAT PIM IV 2013 ANGK. 462 JEMBER


Jumat, 10 Oktober 2014

MEMASUKKAN FILE PDF KE DALAM BLOG

Bagaimana memasukkan file pdf ke dalam blog kita? Pertanyaan ini selalu mengganggu pikiran penulis. Ada banyak cara baik menggunakan bahasa HTML maupun menggunakan jasa pihak ketiga seperti SCRIBD. Setelah melalui berbagai macam percobaan akhirnya penulis menemukan titik terang. EUREKA!!!
1. Pertama-tama jelas anda harus mempunyai blog terlebih dahulu yang tentunya harus mempunyai alamat email di GMAIL.COM
2. login di email anda xxxx@gmail.com
3. Klik gambar kotak segiempat di atas tengah kanan
4. Pilih Drive





5. Klik Upload  >> Pilih File / Folder  >> klik Open




6. Setelah proses Upload selesai maka akan tampak gambar seperti di gambar 2.  Klik Share



















7. Klik "Get Shareable Link"


8. Klik "Copy Link" >> klik Done


Simpan terlebih dahulu Link. Selesai sudah satu langkah. Langkah berikutnya adalah memasukkan alamat URL ke blog

9. Login ke blog anda

10. Klik New Post >>>> klik HTML
      Masukkan perintah dibawah ini <copy paste>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<iframe height="460" src=" https://drive.google.com/file/d/0ByhbkWbRXvq4dGZkWTJRM3g2TlU/view?usp=sharing" width="580"></iframe>

--------------------------------------------------------------------------------------





Catatan : Ganti warna merah dengan URL link anda
               Ganti yang berwarna biru disesuaikan dengan ukuran pos blog anda



Selamat mencoba...





PERMENDAGRI NO. 59 Tahun 2007

PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006

PERDA KAB. JEMBER NO.3 Tahun 2007

PP NO.72 TAHUN 2005

PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007

Rabu, 08 Oktober 2014

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


                 Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan memperoleh hak dan wewenang untuk mengatur keuangan sendiri yang terangkum di dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Adapun besarnya dana ADD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

                 Niat baik Pemerintah Pusat untuk mengembangkan dan membangun Desa sebagai sokoguru pemerintahan yang paling bawah seringkali tidak diimbangi dengan niat baik dari para Kepala Desa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD tidak dilaksanakan dengan baik, maupun sama sekali tidak dikerjakan. Hal ini yang memicu banyak kepala-kepala  desa yang pada akhirnya terjerat oleh masalah hukum. Halaman ini mencoba menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang memayungi pengelolaan keuangan di Desa dan dapat dijadikan sebagai acuan agar Kades tidak "bermain-main" dengan proyek/ kegiatan yang dibawah tanggung jawabnya.


Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa


1. PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
    Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

2. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007  tentang
    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
    Bab I pasal 4 :
    (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
         efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
         azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
    (2) "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah
         dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
         yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Permendagri No. 37 Th. 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
    Pasal 2
    (1)  Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel partisipatif, serta
          dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
    (2)  Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dikelola dalam
          masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember

    Pasal 3
    (3)  Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana
          Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
    (4)  Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa terdiri dari :
           a. Sekretaris Desa dan
           b. Perangkat Desa Lainnya
    (5)  Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku
           koordinator pelaksanan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada
           Kepala Desa

    Pasal 9
    (6)  Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang
          lengkap dan sah
    (7)  Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa
          atas kebenaran Materiel yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.


4. Perda Kabupaten Jember No. 3 Th. 2007 Tentang Keuangan Desa
    Pasal 52
    (1)  Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB Des jika untuk pengeluaran tersebut tidak
          cukup dananya dalam APB Des.
    (2)  Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa
          untuk kepentingan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APB Des.
    (3)  Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali
          sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi pemerintah desa dan kemanfaatan
          nya untuk kepentingan masyarakat desa
    Pasal 57
    Pengelolaan APB Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat     paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    Pasal 61
    Pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan APB Desa dikenakan sanksi sesuai peraturan
    perundang-undangan


5. Peraturan Bupati Jember No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
    Keuangan kepada Desa Kabupaten Jember tahun 2012
    Bab II pasal 2 :
    Maksud pemberian bantuan keuangan kepada desa adalah untuk membiayai program
    pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan
    masyarakat.
       
    Pasal 12
    (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dalam hal ini Kepala
         Desa selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Desa selaku Pejabat Penatausahaan
         Keuangan (PPK) dan Kepala Urusan yang membidangi selaku PTPKD
    (2) Untuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada kepala desa yang dibiayai dari alokasi
         pemberdayaan ADD maupun alokasi pembangunan infrastruktur BK3PD dikelola oleh TPD
       


RELATED TAGS :

1. PERATURAN PEMERINTAH NO.72 Tahun 2005

2. PERMENDAGRI NO. 37 Tahun 2007

3. PERDA KAB. JEMBER NO. 3 Tahun 2007

4. PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006

5. PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2007